Sumpah Politik Pengurus Golkar di Bawah Alquran Dinilai Melecehkan Agama

jpnn.com, BANDUNG - Forum Perkumpulan dan Komunikasi Ormas Islam mengecam keras sumpah dukungan politik di bawah Alquran para pengurus DPD Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat. Tindakan politisasi agama yang dikomandoi Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua Umum Airlangga Hartarto tersebut jelas pelecehan terhadap agama Islam.

"Kami tidak peduli dengan dinamika internal partai politik manapun. Siapa yang menjadi ketua umum, baik dari Golkar atau partai politik lainnya, bukanlah urusan kami. Namun, tatkala sudah ada politisasi agama, atas nama jihad kami akan melawan tindakan pelecehan tersebut," tegas salah satu Koordinator Forum Perkumpulan dan Komunikasi Ormas Islam, Ustaz Abdul Manan Rifai dari Lembaga Dakwah NU di Bandung, Selasa (3/9).

Ustaz Abdul Luthfi dari Forum Komunikasi Santri Kabupaten Bandung menegaskan, politisasi agama yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta, Pemilu 2019 harus dihentikan. Tidak boleh menyebar ke berbagai dimensi kehidupan lainnya.

Dia tidak rela membiarkan agama jadi alat pembenaran demi ambisi kekuasaan. "Islam yang sejatinya bicara masalah haq dan bathil, malah melebar untuk kepentingan politik yang kebenarannya sangat semu. Akhirnya agama dijadikan komoditas politis, hal yang suci menjadi justifikasi," ujar Ustaz Abdul Luthfi.

BACA JUGA: Heboh Video Pengurus Golkar Bersumpah di Bawah Alquran, Ormas Islam Desak Airlangga Hartarto Minta Maaf

Ustaz Muhtadir dari Forum Silaturahim Guru Ngaji menambahkan, Forum Perkumpulan dan Komunikasi Ormas Islam menuntut tiga hal terkait insiden sumpah di bawah Alquran tersebut. Pertama, permintaan maaf terbuka dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kedua, menarik kata laknat yang terdapat dalam sumpah, karena sudah melampaui kapasitas dan bukan hak manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Ketiga, meminta Kapolda Jawa Barat menindaklanjuti kasus pelecehan agama ini secara hukum

"Jangan biarkan kesalahan besar dalam praktik beragama seperti ini menjadi pemakluman di kemudian hari. Politisasi agama seperti ini tak boleh terulang kembali," tegas Ustaz Muhtadir. (dil/jpnn)