Sumut Ranking Pertama Daerah Terkorup

Sayangnya menghadapi kondisi ini, DPRD yang ada menurutnya justru melumpuhkan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Fitra menurut Uchok, para anggota DPRD justru cenderung bukan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Namun justru bekerjasama mencari materi lewat program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan pribadi dan partai.

“Selama ini wakil rakyat bukannya memerjuangkan aspirasi atau anggaran untuk rakyat. Kalau melihat anggaran untuk daerah, masyarakat tidak bisa membedakan antara anggaran yang boros atau dikorup. Karena semua masuk kantong mereka,” katanya.

Uchok yakin jika BPK melakukan audit yang lebih intensif, maka temuan terjadinya potensi korupsi akan jauh lebih besar.