Sungguh Biadab, Pelaku Perdagangan Orang Mengambil Keuntungan dari Pandemi COVID-19

Banyak dari sekitar 164 juta pekerja migran di seluruh dunia saat ini telantar di luar negeri dan tidak dapat pulang ke tanah air mereka, atau tidak mau mencari pertolongan, karena penutupan batas negara dan kebijakan imigrasi yang ketat, sehingga mereka rentan menjadi korban perdagangan orang, menurut Mullally.

Mullally menyebutkan bahwa dua dekade setelah PBB mengadopsi protokol anti perdagangan orang, isu yang disasar masih terkait peradilan kejahatan saja. Ia meminta perluasan fokus meliputi hak tenaga kerja dan perlindungan sosial.

"Krisis ekonomi dan resesi atau bahkan depresi mungkin digunakan sebagai alasan untuk memangkas hak pekerja, dengan efek tak langsung berupa ancaman yang lebih besar pada perdagangan manusia," kata dia.

Ilias Chatzis, kepala unit perdagangan orang di Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), menyebut departemen yang ia pimpin masih mengumpul informasi tentang dampak COVID-19 terhadap kejahatan. Namun, ia memperingatkan bahwa bukti-bukti awal menunjukkan keadaan yang "semakin mengerikan".

Chatzis merujuk pada contoh anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia daring dan menjadi rentan terhadap eksploitasi seksual jarak jauh oleh predator seksual dari belahan dunia lain.

Europol, badan khusus Uni Eropa untuk urusan penanganan kriminalitas, pada Mei mengungkapkan bahwa kekerasan seksual pada anak secara daring di Uni Eropa meningkat tajam sejak pandemi mulai terjadi.

Seiring dengan pengakuannya mengenai kerumitan dalam memberantas perdagangan orang selama wabah, Chatzis juga menyatakan harapannya untuk masa mendatang.

"Di depan sana tidak semuanya gelap, ada cahaya di ujungnya. Dengan menghapuskan perbudakan, kita dapat menghapus perdagangan orang," kata Chatzis. (ant/dil/jpnn)