Sungkono DPR Dorong Kemnaker Cari Solusi Agar Penetapan UMK tak Selalu Diwarnai Demonstrasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mencari solusi terkait penetapan upah minimum.
Tujuannya agar saat penetapan upah minimum setiap tahunnya tidak warnai lagi gelombang demonstrasi di banyak daerah.
“Kita ingin jadi bangsa yang tenteram. Kalau tenteram bisnisnya lancar, investasinya nyaman, seluruh negara bisa investasi ke sini karena dirasa kondusif,” kata Sungkono melalui keterangan yang diterima Sabtu (27/11).
Dia menyarankan harus ada forum tripartit yang objektif dalam pembahasan upah minimum, baik skala provinsi, kota, hingga kabupaten.
Forum tripartit tersebut adalah antara pemerintah, pelaku usaha atau investor, dan buruh atau pekerja.
"Jalan tengahnya harus ada tripartit yang objektif,” tegasnya Fraksi PAN DPR.
Sungkono mengatakan situasi pandemi ini tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pekerja informal, tetapi juga pekerja formal.
Menurutnya di sektor informal, seharusnya kesejahteraan pekerja informal meningkat di saat jumlah barang ekspor contohnya di Batam justru naik di saat pandemi.
Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono menilai perlu solusi agar setiap penetapan upah minimum tidak selalu diwarnai demonstrasi
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
- IJMI Sebut Pekerja Sawit Indonesia Rawan Dieksploitasi
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952