Sungkono DPR Dorong Kemnaker Cari Solusi Agar Penetapan UMK tak Selalu Diwarnai Demonstrasi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mencari solusi terkait penetapan upah minimum.
Tujuannya agar saat penetapan upah minimum setiap tahunnya tidak warnai lagi gelombang demonstrasi di banyak daerah.
“Kita ingin jadi bangsa yang tenteram. Kalau tenteram bisnisnya lancar, investasinya nyaman, seluruh negara bisa investasi ke sini karena dirasa kondusif,” kata Sungkono melalui keterangan yang diterima Sabtu (27/11).
Dia menyarankan harus ada forum tripartit yang objektif dalam pembahasan upah minimum, baik skala provinsi, kota, hingga kabupaten.
Forum tripartit tersebut adalah antara pemerintah, pelaku usaha atau investor, dan buruh atau pekerja.
"Jalan tengahnya harus ada tripartit yang objektif,” tegasnya Fraksi PAN DPR.
Sungkono mengatakan situasi pandemi ini tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pekerja informal, tetapi juga pekerja formal.
Menurutnya di sektor informal, seharusnya kesejahteraan pekerja informal meningkat di saat jumlah barang ekspor contohnya di Batam justru naik di saat pandemi.
Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono menilai perlu solusi agar setiap penetapan upah minimum tidak selalu diwarnai demonstrasi
- Kasasi Sritex Ditolak MA, Pemerintah Siapkan Langkah Jika Terjadi PHK
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Setelah 10 Jam Buruh Bertahan, UMSK & UMSP Jateng 2025 Ditetapkan
- Ini Penjelasan Polisi soal Bentrok di Rempang
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum