Suparji Ahmad Tegaskan KPK Masih Berdaya dan Bertaji
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad tegas membantah soal isu yang menyebutkan bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan terhadap lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Suparji mengatakan bahwa isu sangat tidak benar. Ia menyebut bahwa dengan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU 30/2002 tentang KPK justru memperkuat KPK dan memberikan kesempatan untuk memberantas korupsi hingga ke akar penyebab korupsi.
Saat ini, komisi antirasuah itu masih memiliki taji dengan sejumlah fakta operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
"Faktanya masih bisa melakukan OTT mulai dari menteri dan bupati. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji," kata Suparji kepada JPNN.com, Sabtu (15/5).
Akademisi Universitas Al-Azhar itu menegaskan, sekarang tidak perlu lagi meratapi pelemahan lembaga antirasuah tetapi lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi.
Dia juga angkat suara perihal puluhan pegawai KPK yang dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dia menegaskan, Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 merupakan kewenangan pimpinan KPK Firli Bahuri dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan peralihan status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi ASN.
Namun, lanjut Suparji, ada keputusan normatif yang harus diperhatikan sehingga tidak merugikan pihak lain.
Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad tegas membantah soal isu yang menyebutkan bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan terhadap lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK