Surabaya Tertinggi se-Jatim soal Penyimpangan Anggaran

jpnn.com - JAKARTA – Di tengah mencuatnya kinerja Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya, kabar kurang sedap justru muncul. Kabar tak sedap itu adalah predikat yang disandang Surabaya sebagai daerah di Jawa Timur dengan tingkat penyimpangan anggaran paling tinggi.

Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), penyimpangan anggaran terjadi di 38 kabupaten/kota di Jatim. “Ini bukan temuan FITRA, tapi hasil temuan dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red),” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA di Jakarta, Kamis (20/2).

Lebih lanjut Uchok merinci berdasarkan hasil temuan BPK semester 1 tahun 2013, terdapat 194 kasus dugaan penyimpangan di seluruh daerah di Jawa Timur. Dari catatan BPK, nilainya mencapai Rp 108 miliar.

“Modus-modus penyimpangan anggaran seperti kesengajaanan untuk salah dalam administrasi, tidak ada pertanggungjawaban anggaran seperti bantuan hibah dan bansos, ada proyek atau program yang tidak tepat sasaran, hingga ditemukannya belanja perjalanan dinas fiktif dan adanya kekurangan volume pekerjaan,” papar Uchok.

Menurutnya, aparat hukum perlu secepatnya menindaklanjuti temuan itu. Sebab, jika terjadi pembiaran dari aparat hukum maka dugaan penyimpangan anggaran akan tetap marak untuk setiap tahunnya, terlebih menjelang Pemilu 2014 atau menjelang pemilihaan kepala daerah.

“Setelah Surabaya, urutan kedua ditempati Kabupaten Bojonegoro dengan temuan penyimpangan anggaran sebesar Rp 83,7 milyar dengan 151 kasus. Kemudian Kabupaten Mojokerto dengan temuan penyimpangan anggaran sebesar Rp 48,8 milyar dengan 165 kasus,” katanya.(gir/jpnn)