Surat Edaran Kapolri Bukti Mundurnya Demokrasi di Era Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) terus saja menuai kritik. Surat edaran tersebut dinilai mengekang kebebasan berbicara.

Pasalnya, setiap ekspresi atau kritik yang dilontarkan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak bisa dihadapi dengan represif. Salah satu yang mengkritik surat edaran itu ialah pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio.

Dia menegaskan, SE tersebut menunjukkan bahwa proses demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kemunduran. Menurut Agung, kritik sebenarnya baik karena bertujuan memperbaiki dan mempercepat kinerja pemerintah.

"Pengkritik, seharusnya tidak bisa ditangkap dengan surat edaran tersebut dan jika itu dilakukan sama artinya membungkam rakyat dan membunuh demokrasi itu sendiri," ujar Agung, Selasa (3/11).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan SE bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech pada 8 Oktober 2015. Surat ini bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. (wid/jos/jpnn)