Surat Keterangan Terdaftar Ormas Bisa Dicabut
jpnn.com - JAKARTA - Hingga saat ini pemerintah terus menggodok penyusunan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ormas, setelah diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.
Ketiga PP yang ditarget segera kelar yakni PP tentang Pemberdayaan Ormas, PP tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Ormas yang Tidak Berbadan Hukum, dan PP tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.
Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan, untuk PP tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif, merupakan penjabaran dari Bab XVII UU Ormas, yang mengatur mengenai sanksi.
"Sanksinya antara lain berupa pencabutan surat keterangan terdaftar," ujar birokrat bergelar doktor itu kepada wartawan, Jumat (1/11).
Hanya saja, lanjut Bahtiar, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam rangka penjatuhan sanksi dimaksud. Ini sesuai ketentuan di UU Ormas.
Pasal 66 ayat (1), Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2), Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
(3), Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.
JAKARTA - Hingga saat ini pemerintah terus menggodok penyusunan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ormas, setelah diundangkannya UU
- Papua dan Ujian Prabowo - Gibran
- Membangun Tanah Papua dengan Adat
- Mencermati RUU KUHAP dan Urgensi Kebutuhan Modernisasi Hukum Acara Pidana
- Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi
- Tuan Rondahaim Saragih: Pahlawan Nasional 2025 Asal Sumatera utara, Ahli Strategi Perang Gerilya Melawan Belanda
- Perdebatan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Para Pendiri Bangsa