Surat Kongres AS ke SBY Beredar di Papua

SORONG- Surat dari Kongres Amerika Serikat (AS) yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beredar luas di Papua. Surat itu berisikan dukungan kongres AS terhadap terjalinnya dialog antara pemerintah dan organisasi -organisasi di Papua yang selama ini menuntut kemerdekaan, dengan melibatkan pihak ketiga seperti yang pernah dilakukan di Nangroe Aceh Darusalam (NAD). "Surat Kongres yang ditujukan kepada Presiden SBY itu sudah bukan surat rahasia lagi, karena bisa diakses melalui internet. Dan surat itu, perlu diketahui oleh Masyarakat Papua," kata Sekretaris Tim Konsesus Nasional   Papua Yoap Syaftle kepada JPNN di Sorong.

Surat Kongres AS tertanggal 7 November 2009 tersebut ditanda tangani oleh Ketua sub Komite Asia, Pacific dan Lingkungan Global Eni FH Faleomavaega, dan ketua Sub Komite Afrika dan Kesehatan Global Komite urusan Luar Negeri DPR AS Donald M Payne.  Dalam suratnya, Kongres AS menyatakan banyaknya pemimpin dan Organisasi di Papua  yang menyerukan komisi penengah Internasional untuk membangun suatu dialog antara pemerintah SBY dengan para pemimpin di Papua Barat. Kongres AS menilai, seruan sejumlah Pemimpin di Papua Barat ini juga telah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh kunci, termasuk kalangan intelektual Indonesia. Seperti yang pernyataan LIPI yang menekankan keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah  (mediator) dari lingkungan internasional, seperti halnya dilakukan di NAD.

“Kami percaya bahwa proses seperti ini akan membangun langkah-langkah penting yang sudah diambil Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini, seperti halnya pemerintah Anda (maksudnya SBY,red) mengambil bagian dalam deklarasi PBB tentang pengakuan hak-hak-hak bangsa pribumi”. Demikian tertulis dalam paragraf ketiga isi surat Kongres AS tersebut. Dimana, konvensi itu menyebutkan Indonesia menyatakan komitmennya untuk menciptakan perlindungan yang legal terhadap pemduduk pribumi, termasuk pribumi di Papua.“Kami juga mengetahui usaha-usaha administrasi Anda dengan menerapkan perlakuan-perlakuan khusus kepada Papua Barat, termasuk penerapan Undang-Undang Otsus yang diberlakukan sejak tahun 2001”.

Pentingnya digelar dialog nasional karena dianggap dapat menghadirkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya di Papua yang selama ini dicermati secara seksama oleh anggota Kongres Amerika dan Komunitas Internasional. “Hal-hal ini juga termasuk pelanggaran HAM, dari sisi jumlah penduduk yang mana orang Papua menjadi minoritas di tanahnya sendiri, pembatasan-pembatasan kebebasan berbicara di tempat umum dan juga pembatasan demonstrasi damai, pembatasan pergerakan orang Papua di Indonesia dan pelarangan masuk bagi para jurnalis internasional, peneliti-peneliti  internasional dan sejumlah LSM yang ingin masuk dan bekerja di Papua Barat”  Dalam surat tersebut  Kongres AS mendesak administrasi Indonesia untuk segera memanfaatkan peluang dengan menciptakan proses yang sama dengan Aceh kepada Papua.