Surat Novia Widyasari Ungkap Kekerasan Seksual yang Dialaminya Secara Terperinci

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengungkap fakta terbaru terkait kasus kematian Novia Widyasari Rahayu.
Fakta ini bisa menjadi pendukung bagi jajaran Polda Jatim mengungkap kasus yang telah menyeret Bripda Randy Bagus Hari Sasongko sebagai tersangka terkait kasus aborsi yang pernah dilakukannya bersama pacarnya itu.
Novia Widyasari sempat bersurat ke Komnas Perempuan pada Agustus 2021 atau sekitar tiga bulan sebelum wanita itu mengakhiri hidupnya secara tragis.
"Betul, korban melaporkan ke Komnas Perempuan pada Agustus," kata Aminah pada konferensi pers secara virtual, Senin (6/12).
Aminah menyampaikan isi surat Novia Widyasari mengungkap kekerasan seksual yang dialami secara terperinci.
Sesuai menerima surat tersebut, dia mengaku pihak Komnas Perempuan menghubungi korban setelah menerima laporan melalui WhatsApp, tetapi sempat tidak ada respons.
"Kemudian, ada respons yang memberikan informasi kronologi yang dialami. Kami bisa berkomunikasi lewat telepon itu di bulan November," beber Aminah.
Berdasarkan komunikasi tersebut, Novia memang dinilai membutuhkan pendampingan konseling psikologis dan mediasi dengan keluarga pelaku.
Komnas Perempuan membeber fakta terbaru. Novia Widyasari pernah bersurat ke lembaga tersebut mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya.
- Bandit Pecah Kaca Mobil yang Gasak Uang Rp 150 Juta di Tembilahan Akhirnya Ditangkap
- Prabowo Bakal Keluarkan Keppres Pemulihan Pelanggaran HAM Berat
- Level Up Peradi: Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi Masuk Kategori Kekerasan Seksual
- Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo: Tidak Ada Korban Jiwa
- Waspada Penipuan Bermodus Love Scammer Catut Nama Bea Cukai, Begini Cara Mencegahnya
- RDPU Kasus Pembacokan di Tasikmalaya, Ketua Komisi III DPR Usir Kuasa Hukum Korban