Surat Suara Inap di Pabrik Tiga Hari, Rawan Pelanggaran

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai pola pemilihan untuk pemilih di luar negeri dengan menggunakan sistem dropping box, rentan terjadi pelanggaran.

Pasalnya, dropping box hanya diserahkan kelompok panitia pemungutan suara luar negeri (KPPS LN) ke pihak pabrik atau perusahaan kilang minyak tempat buruh migran Indonesia bekerja, tanpa pengawasan dari penyelenggara pemilu pada saat pemilih menentukan pilihan.

“Seperti pengalaman pemilihan presiden 2009 lalu, dropping box diserahkan pada pihak pabrik di luar negeri pada tanggal 7 Juli 2009 dan diambil lagi oleh KPPS LN pada 9 Juli. Artinya dropping box berada di pabrik selama 2-3 hari. Masing-masing sehari sebelum pemilihan dan sehari setelah pemilihan. Selama berada di pabrik, dropping box tidak ada pengawasan dari PPLN maupun panwas LN,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/3).

Menurut Anis, model seperti ini dipastikan tidak ada yang mengawasi apakah pemilih bebas dari intimidasi atau pengaruh pasangan calon presiden tertentu. Selain itu juga tidak ada yang mengawasi pemilih bebas dari praktik politik uang dan kemungkinan pencontrengan dilakukan tim pasangan capres tertentu.

“Kita khawatir kondisi ini akan terulang kembali pada pemilu 2014. Pasalnya pemantauan Migrant Care, menunjukkan proses penyiapan pemilu luar negeri tidak menjadi perhatian serius instansi-instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas hal tersebut,” katanya.

Migrant Care, kata Anis, meminta KPU dapat berperan lebih maksimal melaksanakan pemilu di luar negeri.

“Untuk memastikan pemilu di luar negeri berjalan demokratis, akuntabel dan transparan, Migrant Care juga akan melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pungut hitung suara di luar negeri. Untuk itu kita berharap KPU dapat membuka akses kepada Migrant Care seluas-luasnya,” ujar Anis.(gir/jpnn)