Surat Suara Pilgub Jatim Mulai Dibagikan

Emmanuel berpendapat, ketidaksiapan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pilgub Jatim. Sebab, sejak awal semua sudah mengetahui jadwal. "Ketika merasa belum siap bertanding, terus menuntut pengunduran jadwal," katanya.

Hal tersebut sangat tidak fair. Sebab, penundaan pilgub Jatim berarti pemborosan uang negara luar biasa banyak. Padahal, hanya untuk kepentingan politik segelintir kelompok.

"Kan harus mencetak banyak formulir, belum lagi uang yang habis untuk pengamanan, honor PPK, dan honor PPS. Bisa ratusan miliar rupiah. Masak, harus merugikan sebanyak itu untuk kepentingan politik tertentu?" ucapnya.

Hearing Komisi A DPRD Jatim dengan KPU Jatim kemarin juga menyebutkan hal serupa, bahwa pengunduran jadwal pilgub tidak bisa diterima. "Baik secara aturan maupun kondisi, pilgub harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu.

Andry Dewanto mengamini hal tersebut. "Kementerian Dalam Negeri pun telah menyatakan hal serupa. Pilgub Jatim harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," ungkapnya. Apalagi, semuanya telah disiapkan, termasuk logistik dan alat kelengkapan yang ada.

Dalam hearing tersebut, komisi A juga meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak main pecat begitu saja. "Seharusnya cukup peringatan," ujar Sabron.

Sabron mengatakan bahwa dalam waktu dekat komisi A mendatangi DKPP dan KPU pusat untuk membahas masalah tersebut. (ano/c7/ib)