Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Hasto Singgung Upaya Mendelegitimasi Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) Hasto Kristiyanto meminta semua pihak tidak terprovokasi atas video surat suara tercoblos untuk petahana di Malaysia. Sebelum hasil penyelidikan dari penyelenggara pemilu rampung, Hasto meminta semua pihak tunduk pada asas praduga tak bersalah.

"Kita ada fungsi Bawaslu. Jadi jangan dikit-dikit kita salahkan Pak Jokowi. Ketika hal yang positif dianggap menguntungkan, hoaks misalnya, pemilih di luar negeri memberi keuntungan bagi paslon tertentu, mereka diam. Kemudian kasus-kasus masa lalu. Kami mendesain pemilu dengan niatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri," kata Hasto di Rumah Pemenangan TKN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Dia meminta semua pihak yang dirugikan dalam kasus di Malaysia itu melapor ke Bawaslu atau aparat penegak hukum. Menurut Hasto, Bawaslu punya kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan di sana. "Itu komitmen kami. Kalau ada hal-hal yang enggak benar silakan laporkan ke aparat dan Bawaslu itu sendiri biar mereka yang proses," kata dia.

BACA JUGA: NasDem Ungkap Keganjilan dalam Video soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Dia menjelaskan, dalam kompetensi pemilu yang beririsan antara capres - cawapres dan caleg, akan terjadi kompetisi yang erat. Karena itu, perlu penguatan Bawaslu agar bisa mengawasi Pemilu Serentak 2019 ini.

"Dimungkinkan juga dalam situasi begini ada yang membuat skenario-skenario tertentu untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini nampak efektif dan kami jadikan ini sebagai sebuah skenario politik karena tidak siap menerima kekalahan," kata dia.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mencontohkan, seperti ancaman people power dari politikus PAN Amien Rais, kemudian hoaks tujuh kontainer, adalah upaya delegitimasi dari kubu Prabowo terhadap penyelenggara pemilu. Karena itu, ada kemungkinan kecurangan di Malaysia berhubungan dengan 02 sebagai upaya delegitimasi secara efektif.

"Hampir seluruh kajian kami, itu berasal dari tim kampanye paslon 02. Jadi mungkin ada sebuah skenario untuk mencoba membuktikan dari apa yang mereka tuduhkan. Dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya men-downgrade legitimasi pemilu itu sendiri. Jadi kami percayakan ke Bawaslu dan KPU," tandas dia. (tan/jpnn)