Surat Suara Tiga Kali Ditandai Tetap Sah

Menurut Endang, fleksibilitas itu diperlukan demi memperkecil potensi surat suara yang tidak sah. ''Batasan teknis akan diminimalisasi, yang penting partisipasi pemilih,'' ujarnya.

Meski nanti perppu dan peraturan KPU bakal mengatur perubahan-perubahan tersebut, sosialisasi yang dilakukan KPU tetap menandai satu kali. Endang mengatakan, perppu menandai tersebut akan efektif saat dilaksanakannya rekapitulasi surat suara.

''Dasar hukum perubahannya tetap ada, namun sosialisasi yang sudah ada tetap berjalan tanpa perubahan,'' tegasnya.

Perppu menandai muncul karena kekhawatiran pemerintah terkait batasannya yang dinilai terlalu teknis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2008 menyampaikan kekhawatiran tersebut. Menurut dia, dengan batasan menandai satu kali, potensi surat suara tidak sah akan semakin besar.