Surat Terbaru Lagi dari BKN, CPNS & PPPK 2024 Jangan Main-Main

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah gencar mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan penataan tenaga non-ASN maupun seleksi CASN 2024 pada Januari 2025.

Kali ini Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah menerbitkan surat Nomor : 1272/B-MP.01.01/SD/D/2025 yang diterbitkan 15 Januari 2025.

Surat perihal penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri itu ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPPK) kementerian/lembaga, provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepala BKN menyampaikan berkenaan dengan pelaksanaan dari Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 58 Ayat (2) PermenPAN-RB 6 Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;

2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 1 dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan/formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai;

Zudan mencontohkan, pelamar A melamar kebutuhan jabatan Dokter Ahli Pertama di RSUP Fatmawati Jakarta dan dinyatakan lulus sebagai Dokter Ahli Pertama di RSUP Prof. dr. R.D. Kandouw di Manado. 

Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup (DRH), maka tidak dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2  tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya.