Surati Gubernur, Bupati Ratna Minta Pilkada Ditunda

Selain dikirimkan ke gubernur, surat lembar surat Bupati Banyuwangi itu dikirimkan kepada para pejabat tinggi negara. Di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Ketua KPU HA Hafiz Anshary. Ketua DPRD Jatim, Ketua KPU Jatim, Ketua DPRD Banyuwangi, Ketua KPU Banyuwangi dan Panwas Pemilukada juga dikirimi surat permintaan penundaan Pemilukada.

Bupati Ratna Ani Lestari yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan pengiriman surat permintaan penundaan Pemilukada tersebut. Menurut Ratna, permohonan penundaan itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan Banyuwangi. Ratna menilai, proses pelaksanaan Pemilukada berjalan tidak normal dan melanggar hukum.

Kasus ini, kata dia, dapat memancing timbulnya gangguan stabilitas keamanan. Agar stabilitas keamanan terjamin, maka pihaknya mengusulkan ada penundaan Pemilukada hingga sejumlah persoalan selesai. ""Sudah kewajiban kami (Bupati) untuk melaporkan kepada atasan (Gubernur) tentang situasi dan kondisi keamanan Banyuwangi,"" ujar Ratna.

Sementara itu, anggota KPU Banyuwangi, Hary Priyanto mengaku belum menerima salinan permohonan bupati untuk menunda Pemilukada. Walau belum menerima salinan suratnya, namun Hary menyatakan bahwa tidak ada hal yang urgent untuk menunda pelaksanaan Pemilukada.