Surati Gubernur, Bupati Ratna Minta Pilkada Ditunda

Usulan penundaan Pemilukada dalam UU, tidak sesederhana yang dilakukan bupati. Permintaan penundaan itu harus dilakukan berdasarkan fakta yang digariskan UU. Sampai sekarang, proses dan tahapan Pemilukada berjalan normal sesuai rencana.

Selain itu, keputusan untuk menunda Pemilukada tidak bisa diputuskan melalui satu orang. Tapi harus melibatkan, beberapa pihak atas dasar gangguan yang tidak memungkinkan tahapan pemilukada berjalan normal. "Tembusan suratnya belum kita terima. Nanti kalau surat masuk, baru KPU memberikan sikap," tegas Hary. (afi/aj/jpnn)