Surati Komisi III DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan 8 Poin Krusial Pembaruan KUHAP

Berdasarkan subsansi-subsansi tadi, Koalisi meminta Komisi III DPR RI maupun Badan Keahlian Setjen DPR RI  agar pembahasan KUHAP harus berorientasi pada perbaikan fundamental terkait dengan sistem peradilan pidana.

“Jadi, bukan hanya revisi yang semu dan hanya untuk mengoperasionalisasikan KUHP nasional di 2026 nanti,” ujar Fadhil.

“Namun, harus betul-betul berorientasi pada perbaikan sistem peradilan pidana mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat terkait sistem peradilan pidana,” pungkas Fadhil.(fri/jpnn)