Surati Presiden, APKLI Tolak Kawasan Wisata Bebas dari PKL

jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo meminta menghentikan rencana bebaskan kawasan wisata dari PKL.

"Kita tegas menolak dan mendesak Presiden Jokowi segera batalkan rencana bebaskan kawasan wisata dari PKL. Karena mencederai hak konstitusional jutaan PKL sebagai warga negara," ujar Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun M Biomed, dalam pesan elektronik, Jumat (9/1).

Menurut Ali, penggusuran PKL dengan dalih dan alasan apapun termasuk penertiban dan peniadaan PKL dari kawasan wisata, merupakan pelanggaran HAM, Pancasila, dan UUD 1945. Karena itu APKLI kata Ali, juga telah menyiapkan langkah hukum jika tetap dipaksakan.

"Aneh, unik dan irrasional jika kawasan wisata akan dibebaskan dari PKL. Di Thailand saja, 25 juta wisatawan asing bersentuhan langsung dengan PKL per tahunnya dan menjadi penentu negeri gajah tersebut dikunjungi wisatawan asing terbanyak se-Asia Tenggara," ujarnya.

Menurutnya, asal dimanusiakan PKL mudah ditata. Bahkan jika dilakukan APKLI menjamin kunjungan wisatawan asing akan melonjak.

‪"Presiden Jokowi harus melihat lagi Peraturan Presiden Nomor 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, dan memerintahkan kepala daerah di seluruh Indonesia segera terbitkan Perda Penataan dan pemberdayaan PKL, guna mencari solusi terbaik untuk menata dan memberdayakan PKL di Indonesia," ujarnya.

Ali mengatakan, ‪APKLI juga berharap Jokowi segera membuat Badan Permodalan UMKM untuk memastikan kemudahan akses kredit permodalah bagi PKL, termasuk kelontong dan pasar tradisional.

"Mereka harus berkembang dan tak boleh kolaps digerus investasi asing dan toko modern. Selain itu, pemerintah juga harus segera membentuk badan pemberdayaan ekonomi kreatif dan PKL," katanya.(gir/jpnn)