Survei 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran, CISA: Publik Cukup Puas, Ada Catatan

Dia mengungkapkan ada 52,81 persen yang setuju, 27,84 persen yang tidak setuju, serta yang netral 10,85 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 8,49 persen.

“Sedangkan bagi 42,48 persen publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, sedangkan 41,29 persen tidak setuju dan yang netral sebanyak 8,41 persen," kata dia lagi.

Sementara itu, sebanyak 29,52 persen menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau lembaga negara lainnya.

Lalu, disusul oleh Kementerian Agama 24,14 persen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92 persen, Sekretaris Kabinet 15,90 persen, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52 persen.

Dia menjelaskan dasar penilaian publik terhadap kinerja Kementerian atau Lembaga Negara termasuk Menteri atau pejabat negara dilihat dari beberapa faktor. 

"Faktor-faktor tersebut meliputi, komunikasi 30,45 persen, integritas 21,61 persen, kepemimpinan 19,43 persen, pelayanan publik 10,26 persen, etos kerja 5,47 persen, program kerja 4,37 persen, antikorupsi 3,36 persen, inovasi 2,52 persen, independensi 1,68 persen, dan responsibilitas 0,84 persen," jelasnya. 

Dia menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan ditemukan bahwa 57,95 persen masyarakat menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada 34,65 persen yang tidak setuju dengan hal tersebut.

“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49 persen yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45 persen yang tidak setuju, 1,93 persen yang netral, serta 5,13 persen yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.