Survei 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran, CISA: Publik Cukup Puas, Ada Catatan

Herry pun menyebutkan adanya mayoritas publik menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras (cadangan pangan) serta bantuan sosial lainnya sepanjang tahun 2024 hingga Januari 2025 telah optimal. 

“Ada 68,72 persen yang setuju, 24,05 persen yang tidak setuju, sedangkan yang netral hanya 2,78 persen serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,46 persen,” tuturnya.

Menurut Herry, penilaian itu cukup berdasar karena merupakan konsekuensi logis dari kinerja kementerian dan lembaga negara terkait, yang dianggap mampu mengelola kebutuhan prioritas masyarakat khususnya kelompok prasejahtera.

Dia menyebutkan semua itu dilakukan melalui konsolidasi dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu makin mantapnya ketepatan sasaran penerima manfaat, evaluasi yang berkesinambungan atas preferensi kebijakan yang diambil hingga sinergi dan kolaborasi antarstakeholder yang selama ini cukup konsisten.

Herry juga menjelaskan dalam survei juga ada harapan terutama pada pemerintah untuk tetap menjamin adanya subsidi alternatif, agar terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

"Ada 68,37 persen yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, 28,93 persen yang tidak setuju, yang netral 0,93 persen serta tidak tahu/tidak menjawab 1,77 persen,” kata Herry.

Dalam survei itu juga ditemukan bahwa 50,88 persen responden setuju jika kebijakan pemerintah soal memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Kerukunan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lainnya telah optimal sedangkan 38,39 persen tidak setuju dengan opini tersebut.

Dalam hal kebijakan ekonomi, lanjut Herry, 53,66 persen publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63 persen yang tidak setuju, 1,93 persen yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78 persen.