Survei ASI: 60 Persen Publik Menilai Politik Dinasti Membahayakan Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil penelitian terbaru yang dilakukan di Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) pada 28 November-5 Desember 2023.
Salah satu hal yang disoroti dalam survei itu ialah dinasti politik yang saat ini hangat diperbincangkan.
Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an menyebut mayoritas publik di Pulau Jawa mengatakan politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi.
Dari hasil survei lembaganya, sebanyak 60,0 persen responden mengatakan politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi.
"Sementara yang mengatakan tidak membahayakan masa depan demokrasi 29,7 persen. Adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3 persen," kata Ali dalam paparan rilisnya, di Hotel Alia Cikini Menteng, Senin, (11/12).
Selain itu, dia juga mengungkapkan temuan survei terkait peta elektoral pasangan Capres-Cawapres RI 2024 di Pulau Jawa masih kompetitif.
Terkait elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres RI di Pilpres 2024, elktabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 34,2 persen, disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD 30,7 persen, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 26,3 persen. Yang tidak tahu/tidak jawab 8,7 persen.
Ali Rif’an menjelaskan peta elektoral masih dinamis lantaran dua hal. Pertama, antara jarak interval satu paslon dengan lainnya tidak terlalu jauh, alias masih pada rentang margin of error (MoE).
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an menyebut mayoritas publik di Jawa mengatakan politik dinasti membahayakan demokrasi.
- Setelah Bertemu Prabowo, Jokowi Ngobrol Rahasia dengan Paslon di Pilwakot Solo Ini
- Menhum Sebut Jakarta Masih Tetap Ibu Kota Negara, Pindah ke IKN Kapan?
- Bertemu Prabowo dan Jokowi, Ahmad Luthfi Ungkap Pesan yang Disampaikan
- Permintaan Pakar Intelijen Kepada TNI-Polri Terkait Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri
- Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Duta Besar Negara Sahabat
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%