Survei Charta: 49,3% Publik Menilai Majunya Gibran di Pilpres Sebagai Politik Dinasti

jpnn.com, JAKARTA - Charta Politika merilis hasil survei nasional terbaru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat capres-cawapres dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wapres di Pilpres 2024.
Hasilnya, para responden menilai majunya putra sulung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 sebagai sebuah politik dinasti.
“Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan setuju bahwa keikutsertaan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan salah satu bentuk dinasti politik,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan surveinya, Senin (6/11).
Sementara, ada 31,9 persen lainnya menyatakan tidak setuju sebagai bentuk politik dinasti dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Selain itu, dalam survei nasional yang dilakukan oleh Charta Politika juga memotret respons publik apakah setuju dengan praktik politik dinasti di Indonesia.
Dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Charta Politika menunjukkan 59,3 persen responden dari survei tersebut menolak atau tidak setuju dengan praktik politik dinasti.
“Mayoritas responden 59,3 persen tidak setuju dengan politik dinasti,” kata Yunarto.
Sementara ada 19,2 persen responden setuju dengan politik dinasti, dan 21,5 persen responden menjawab tidak tahu.
Sebagian besar publik menilai majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 sebagai bentuk politik dinasti.
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Wapres Gibran
- Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
- Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi
- Pemakzulan Gibran Pakai Alasan Pilpres, Pengamat: Prabowo Seharusnya Terdampak Juga
- Punawirawan TNI Usul Wapres Gibran Dicopot. Legislator: Mereka Tak Mau Bangsa Ini Rusak
- Arief Poyuono: Harus Ada Alasan Kuat untuk Menggulingkan Gibran