Survei Charta: PDIP Berpotensi Ditinggalkan Pemilih Jika Tak Usung Ganjar
jpnn.com, JAKARTA - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk 'Persepsi Publik Terkait Kinerja Pemerintah dan Peta Elektoral Terkini' pada 4-12 November 2022.
Dalam survei itu menunjukkan bahwa PDIP berpotensi ditinggalkan pemilihnya apabila tak mengusung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
"Sebanyak 31 persen responden pemilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan memilih PDIP jika Ganjar tidak dicalonkan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam siaran persnya, Selasa (29/11).
Dalam simulasi yang sama, Yunarto menyebut mayoritas pemilih Ganjar Pranowo akan tetap memilih gubernur berambut putih itu apabila tidak diusung PDIP sebagai capres 2024. Hanya sekitar 5 persen responden yang enggan memilih Ganjar apabila tidak diusung PDIP.
"Sebanyak 87,5 persen responden pemilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan tetap memilih Ganjar Pranowo meskipun tidak dicalonkan oleh PDIP," kata Yunarto.
Yunarto menjelaskan simulasi ini melibatkan 200 orang responden yang mengaku memilih PDIP dan Ganjar Pranowo.
Sementara dalam simulasi lain yang melibatkan 398 responden pendukung Ganjar, mantan anggota DPR itu pantas menjadi capres Golkar apabila tidak diusung PDIP.
"Responden yang menyatakan memilih Ganjar Pranowo, 22.9 persen menyatakan jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden sebaiknya maju melalui dukungan Partai Golkar," kata Yunarto.
PDI Perjuangan berpotensin ditinggalkan para pemilihnya pada Pilpres 2024 apabila tidak mengusung Ganjar Pranowo.
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
- Hasto PDIP: Bu Megawati Mencoblos di Kebagusan bareng Keluarga
- Pengamat Heran PDIP Protes Mega Ada di Stiker 'Mau Dipimpin Siapa?'
- Hasto PDIP Nilai Prabowo Sosok Kesatria, Lalu Menyindir Jokowi
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum