JPNN.com 
Survei Charta Politika: Mayoritas Tolak Politik Dinasti, tetapi Tak Mencemaskannya
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika memaparkan temuannya tentang pendapat masyarakat atas politik dinasti yang mewarnai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Isu praktik politik dinasti mengemuka setelah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurut hasil survei Charta Politika pada 4-11 Januari 2024, mayoritas respondennya mengetahui praktik politik dinasti di pilpres kali ini.
Ketua Peneliti Charta Politika Nahrudin mengatakan 61,3 persen responden survei itu mengetahui Pilpres 2024 diwarnai politik dinasti.
Selanjutnya, sebanyak 28,7 persen responden tidak mengetahui politik dinasti di Pilpres 2024.
"Sisanya sepuluh persen tidak menjawab," kata Nahrudin dalam jumpa pers secara daring pada akun Charta Politika di YouTube, Minggu (21/1).
Nahrudin menjelaskan mayoritas responden survei Charta Politika tidak setuju dengan praktik politik dinasti dalam perpolitikan di Indonesia. Angkanya mencapai 63 persen.
"Sebetulnya, masyarakat itu tidak setuju dengan dinasti politik di Indonesia," kata Nahrudin.
Isu praktik politik dinasti mengemuka setelah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Bonnie: Sensor Karya di Lukisan Yos Suprapto Bisa jadi Preseden Buruk Pemerintahan Prabowo
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
