Survei Gerindra, Jokowi Efek Biasa Saja
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani, menilai Joko Widodo (Jokowi) efek pasca keluarnya restu Megawati Soekarnoputri untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden dari PDIP biasa saja terhadap elektabilitas PDI Perjuangan.
Hal ini dikatakan Ahmad Muzani menanggapi survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan elektabilitas PDIP melambung ke posisi 24,5 % pasca Jokowi ditetapkan sebagai capres PDIP.
"Menurut saya gak ada yang istimewa, terus terang saya tidak kaget dengan hasil survei yang ada. Jokowi efek menurut saya tidak terlalu 'ngefek' (berpengaruh)," kata Ahmad Muzani di Jakarta, Jumat (4/4).
Dia mengklaim bahwa internal Gerindra juga terus melakukan survei internal untuk mengetahui elektabilitas Prabowo dibanding Jokowi. Dan hasilnya jahu berbeda dengan sejumlah lembaga survei yang merilis hasilnya.
"Kami juga terus melakukan survei dan hasilnya berbeda, ada beberapa hal yang signifikan," kata Ahmad Muzani yang belum mau membeberkan hasil survei terakhir karena belum membacanya langsung.
Karena itu dia menilai biasa saja hasil survei berbagai lembaga terkait elektabilitas Jokowi dibanding Prabowo. Apalagi efek Jokowi terhadap partainya tidak seperti yang digembar-gemborkan selama ini.
"Kesimpulan saya Jokowi efek enggak ngefek, tidak seperti yang digembar-gemborkan akan mencapai sekian persen, ini biasa-biasa saja," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani, menilai Joko Widodo (Jokowi) efek pasca keluarnya restu Megawati
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kinerja Pelayanan Publik Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan dari ORI
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- Jurus Mendes Yandri Atasi 3.000 Desa yang Masih Tertinggal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat
- Pengusaha Surabaya Suruh Siswa Sujud & Menggonggong Sudah Ditangkap, Begini Tampangnya
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?