Survei Indikator, Elektabilitas Kaesang Kalah Dari Uya Kuya dan Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia membeberkan hasil survei teranyar berjudul 'Siapa Unggul di Jakarta? Rematch Anies vs Ahok, dan Potensi Munculnya Kuda Hitam' pada Kamis (25/7).
Berdasar hasil survei, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep belum mampu mengantongi elektabilitas sampai sepuluh persen menjelang Pilkada Jakarta 2024.
Kaesang dalam survei Indikator di simulasi terbuka hanya mengantongi elektabilitas 0,3 persen atau menempati posisi kesepuluh.
Elektabilitas Kaesang bahkan kalah dibandingkan angka keterpilihan milik Bendum NasDem Ahmad Sahroni (0,6 persen) dan artis sekaligus politikus PAN Uya Kuya (0,4 persen).
Eks Mendikbud Anies Baswedan menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam survei Indikator di simulasi terbuka dengan 39,7 persen.
Kemudian, elektabilitas Kaesang juga tidak mencapai sepuluh persen dalam simulasi 40 nama dalam Indikator.
Kaesang hanya mengantongi elektabilitas 0,7 persen atau kalah dari angka keterpilihan artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dengan 0,8 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tiga besar tokoh pemilik elektabilitas dalam simulasi 40 nama ialah Anies (41,7 persen), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (27 persen) serta Ridwan Kamil atau RK (15,4 persen).
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep belum mampu mengantongi elektabilitas sampai sepuluh persen menjelang Pilkada Jakarta 2024.
- Ulang Tahun Ke-38, Raffi Ahmad Pengin ke Mesir untuk Lakukan Ini
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara