Survei Indodata di Sumsel: Petahana Beda Tipis dengan Heri Amalindo-Popo Ali

jpnn.com, PALEMBANG - Lembaga survei Indodata Research and Consulting mengungkapkan hasil riset teranyar dukungan pemilih untuk tiga pasangan calon yang diperkirakan akan maju di Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel) 2024.
Dalam temuannya, Indodata menyebutkan peringkat pertama adalah pasangan mantan Gubernur Herman Deru dan mantan Bupati Lahat Cik Ujang. Rangking kedua, Bupati Pali Heri Amalindo dan Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo.
Sedangkan, di posisi buncit ditempati mantan Wakil Gubernur Mawardi Yahya dan Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati.
Hasil survei ini disampaikan Manajer Data & Riset Aldi Sigit Purnomo, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).
Aldi mengatakan saat ini Herman Deru-Cik Ujang unggul dengan angka 42,1 persen, Heri Amalindo-Popo Ali 29,8 persen, serta Mawardi Yahya-Anita 17,5 persen.
“Herman Deru-Cik Ujang masih di peringkat teratas, dibayangi Heri Amalindo-Popo Ali di urutan kedua, dan Mawardi-Anita di posisi paling bawah,” kata dia.
Namun demikian, tambah Aldi, selisih dukungan antara Herman Deru-Cik Ujang dan Heri Amalindo-Popo Ali tidak terlalu jauh, sekitar 12 persen. Kondisi ini tentu tidak cukup baik untuk Herman Deru yang merupakan petahana.
“Selisih belasan persen bagi incumbent seperti Herman Deru terlalu berisiko. Apalagi jika ditambah undecided voters atau suara yang belum menentukan pilihan, sekitar 10,7 persen. Keunggulan Herman Deru sangat tidak aman,” ujar Aldi.
Herman Deru-Cik Ujang unggul dengan angka 42,1 persen, Heri Amalindo-Popo Ali 29,8 persen, serta Mawardi Yahya-Anita 17,5 persen.
- Ternyata Kelas Menengah Hidup Pakai Tabungan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara