Survei Indopol: Imbas Putusan MK, Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi Merosot
Indopol juga memaparkan dampak putusan MK Nomor 90 menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi.
Terungkap, dari 76,94 persen pada Oktober 2023 menjadi 58,54 persen di November 2023 ini.
"Begitu juga tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan sejak bulan Juni 2023 sebesar 11,61 persen di bulan November 2023 (64,68 persen menjadi 53,07 persen)," ungkap Ratno Sulistiyanto.
Hasil survei Indopol juga menunjukkan bahwa keputusan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga menurun 7,2 persen sejak Juni 2023 atau dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.
Begitu pula dengan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen atau dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.
Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga merosot pada November ini, yakni pada bidang pembukaan lapangan kerja (49,76 persen) serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44 persen).
"Poin penting dalam temuan survei ini adalah bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum akhir akhir ini sedang tidak baik-baik saja, ada 84,67 persen publik setuju dengan pendapat tersebut," ungkap Ratno Sulistiyanto.
Survei Indopol tersebut dilakukan pada 6-12 November 2023 dengan melibatkan 1.250 responden yang diambil secara acak dan proporsional di 38 provinsi dengan kriteria minimal telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam Pemilu.
Indopol Survey merilis hasil survei nasional tentang sikap publik terhadap Putusan MK Nomor 90 dan kinerja pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024
- Mahasiswa Minta Pemerintah Tegas Tindak Oknum Nakal Sesuai Putusan MK 136/2024
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK: Pejabat Daerah dan Anggota TNI/Polri Tak Netral Bisa Dipidana
- FPMI Lakukan Uji Materi UU MD3, Usulkan Masa Jabatan Legislator 2 Periode Saja
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Saiful Anam Berharap MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Jabatan Notaris