Survei: Infrastruktur Direspons Positif, Pemberantasan Korupsi Menurun

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan program pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendapatkan respons positif dari publik.

"Infrastruktur ini mendapat respons tertinggi, yaitu 21,1 persen publik menganggap infrastruktur sebagai prestasi," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi 100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf, di Jakarta, Sabtu (8/2).

Survei digelar 10-31 Januari 2020 melibatkan 1600 responden se Indonesia. Survei menggunakan teknik wellbeing purposive sampling atau WPS. Rentang validitas data 94 persen-97 persen.

Dedi menambahkan, selain infrastruktur, program sertifikasi hak tanah, layanan kesehatan publik, serta rencana pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai prestasi pemerintahan Jokowi.

"Meskipun pemindahan ibu kota belum terjadi, tetapi dalam persepsi publik itu adalah ide luar biasa," katanya.

Menurut dia, hal yang dianggap menurun dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemberantasan korupsi. "Sampai 24 persen publik (responden) meyakini pemberantasan korupsi menurun dalam 100 hari pertama," katanya.

Dedi menilai ini riskan sekali. Sebab, kata dia, pada periode sebelumnya atau saat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, isu pemberantasan korupsi meningkat signifikan. Namun, lanjut Dedi, di awal era Jokowi-Ma'ruf, prestasi pemberantasan korupsi menurun sekali.

Tidak hanya itu, lanjut Dedi, penegakan hukum juga dianggap buruk. "Persatuan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan yang paling kecil mendapatkan respons publik 1,9 persen adalah pengentasan kemiskinan, juga masih masuk dalam skema program pemerintah yang tidak berhasil," ujarnya.