Survei IPNI: Prabowo-Khofifah Juara Putaran Pertama, Kalah Jika Pilih Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru Indikator Politik Nasional Indonesia (IPNI) menunjukkan hadirnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai pasangan Prabowo Subianto justru menurunkan elektabilitas Prabowo.
Direktur Riset Indikator Politik Nasional Indonesia (IPNI), Wahyu Sanjaya menyebutkan kemungkinan para pendukung Prabowo justru beralih ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres.
Putusan itu diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Dia juga mengungkapkan lebih dari 80 persen responden menilai keputusan MK adalah upaya penguasa untuk mempolitisasi hukum.
"Sementara yang bisa menerima hanya 7,9 persen saja yang tidak masalah dengan keputusan tersebut, sisanya memilih untuk tidak menjawab," kata Wahyu Sanjaya dalam keterangannya, Jumat (20/10).
Dia menegaskan politisasi Hukum di MK, berakibat penurunan signifikan terhadap elektabilitas Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Gibran.
Wahyu mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih elektabilitas sebanyak 16,7 persen, sementara Anies - Muhaimin 28,4 persen mengalami kenaikan signifikan dan pasangan Ganjar - Mahfud 34,6 persen dan yang tidak menjawab sebanyak 17,3 persen.
Survei IPNI menunjukkan hadirnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai pasangan cawapres justru menurunkan elektabilitas Prabowo
- PP Hima Persis Dukung Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 Perihal Solusi untuk Kemerdekaan Palestina
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo