Survei IPO: 41 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja Jokowi, 53 persen Merasa Ekonomi Memburuk
jpnn.com, JAKARTA - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menemukan terdapat 41 persen publik yang tak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu berdasarkan survei IPO periode 1-7 Maret 2023.
"Sebanyak 41 persen responden menjawab tidak puas, 43 persen menjawab puas, 9 persen menjawab sangat puas, 5 persen menjawab sangat tidak puas, dan 2 persen menjawab tidak tahu," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah merilis hasil surveinya yang bertajuk Persepsi atas KinerjaPemerintah dan Konstelasi Politik Nasional Menuju 2024, Sabtu (11/3).
Menurut Dedi, berdasarkan jawaban responden, hal yang mempengaruhi kepuasan publik atas kinerja Jokowi yaitu 42,5 persen memberikan bantuan sosial, 21,4 persen pembangunan infrastruktur, 4,2 persen merakyat dan sederhana, 1,7 persen berhasil mengurangi kemiskinan, 1,1 persen mengendalikan harga kebutuhan pokok, 1,1 persen menjaga keamanan nasional, 1 persen penegakan hukum, 1 persen pemberantasan korupsi.
"Sementara hal-hal lainnya hanya mendapatkan respons responden di angka 0,2 sampai 0,9 persen," kata Dedi.
Sebanyak 53 persen, lanjut Dedi, responden juga menjawab kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk, hanya 37 persen yang menjawab baik. Kemudian 6 persen menjawab tidak tahu, 3 persen menjawab sangat buruk, dan hanya 1 persen yang menjawab sangat baik.
Dedi melanjutkan persepsi publik atas kondisi ekonomi nasional yang buruk ini cenderung meningkat dibandingkan dengan hasil survei serupa yang dilakukan IPO pada 19-24 Oktober 2022 yang hanya sebesar 42 persen, naik sebesar 11 poin.
Namun, berbeda halnya dengan yang menyatakan baik, terjadi peningkatan dari 31 persen menjadi 37 persen, naik 6 poin. Demikian pun responden yang menyatakan tidak tahu, menurun dari 18 persen (survei 2022) menjadi 6 persen.
Sebanyak 53 persen responden menjawab kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk di era Presiden Jokowi berdasarkan survei IPO pada Maret.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- 59% Gen Z dan Milenial Gunakan Paylater untuk Atur Cash Flow
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
- Jokowi Wariskan Masalah Birokrasi, Prabowo Harus Bertindak Lebih Berani