Survei IPO: Masyarakat Yakin Anggaran Program Vaksinasi Nasional Dikorupsi

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Political Opinion (IPO) memotret tingkat keyakinan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional. Dari 1.200 responden, 75 persen orang percaya terhadap vaksinasi.
Hal itu terpotret dalam temuan survei IPO bertema "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024".
"Responden miliki keyakinan jika program vaksinasi dianggap tepat dan baik, dengan asumsi itu responden bersedia untuk mendapatkan vaksin 75 persen," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat memaparkan hasil surveinya dalam acara diskusi daring, Sabtu (14/8).
Dedi menguraikan, hal ini didasari pada sejumlah indikator, antara lain pemberitaan media (41 persen), imbauan pemerintah ( 45 persen), dan mengikuti tokoh agama (24 persen).
Meski begitu, Dedi menyatakan bahwa keyakinan publik soal korupsi anggaran program vaksinasi nasional, juga cukup tinggi.
Setidaknya, tercatat 53 persen responden menilai program vaksinasi dikorupsi dan hanya 21 persen yang dinyatakan bebas korupsi.
"Soal keyakinan program vaksin bebas korupsi, sebagian besar responden tidak yakin," pungkasnya.
Metode survei yang dilakukan IPO, yaitu terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel. Pada setiap desa terpilih akan dipilih secara acak, menggunakan random kish grid paper, sejumlah 5 RT.
Indonesia Political Opinion (IPO) memotret tingkat keyakinan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional. Mayoritas masyarakat percaya vaksinasi, tetapi khawatir program tersebut jadi bancakan korupsi.
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Evaluasi Semester I Pemerintahan Prabowo – Gibran, Panca Pratama: Publik Merasa Puas
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
- 5 Berita Terpopuler: Daftar 31 Dubes yang Dilantik Prabowo Wow, Ada Politikus PDIP, Apa Saran Hasan Nasbi?
- Kabar Terbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Siap-siap Saja