Survei JJI: Airlangga Meraih Elektabilitas Tertinggi, Berpeluang Menang di Pilpres

Menurut dia, 91,7 persen masyarakat menginginkan presiden yang mampu dan punya pengalaman dalam mengelola perekonomian nasional sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. 

Kemudian, 80,9 persen masyarakat menginginkan presiden berani dan punya nyali tidak mudah ditekan oleh para pemilik modal atau negara asing yang sering merugikan masyarakat.

“Lalu, 89,8 persen masyarakat menginginkan presiden yang tidak pro terhadap tenaga kerja asing yang unskill seperti masuknya TKA China di sektor dipertambangan dan lain-lain,”  kata Agusta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6).

Dari sisi elektabilitas, kata dia, penelitan JJI menunjukkan jika pilpres digelar hari ini maka 34,8 persen responden memilih Airlangga Hartarto, 29,2 persen Prabowo Subianto, dan 18,7 persen Ganjar Pranowo, 7,8 persen Anies Baswedan. Selebihnya atau 9,5 persen belum menentukan pilihan.

Sementara itu, hasil penelitian juga menunjukkan jika pemilu digelar hari ini, maka 19,7 persen memilih Partai Golkar, kemudian Gerindra (18,3 persen), PDIP  (12,4 persen), PKB (7,1, persen), Partai Demokrat (6,2 persen), PKS  (5,8 persen), Partai Perindo (4,7 persen), PPP (3,8 persen), Partai Nasdem (3,2 persen), PSI  (2,1 persen), PAN (1,9 persen) dan gabungan parpol lainnya 4,4 persen, dan tidak memilih 10,4 persen.

Sementara, untuk calon wakil presiden yang paling diinginkan, 20,2 persen memilih Puan Maharani,  kemudian Iriana Jokowi  (16,3 persen), Sandiaga Uno (10,1 persen), Gatot Nurmantyo (8,8 persen),  Andika Perkasa (8,2, persen), Mahfud MD 6,7 persen dan Erick Thohir (5,8 persen). 

Hasil riset menunjukkan alasan masyarakat memilih Iriana Jokowi sebagai wakil presiden karena Iriana lebih mengenal misi dan visi dan mengetahui kerja Jokowi.

Sementara, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di bidang perekonomian 89,3 persen, kesejahteraan sosial 71,8 persen,  hukum dan keamanan 80,2 persen , kesehatan dan pendidikan 70,9 persen, sosial politik 73,8 persen.