Survei Kepuasan Masyarakat Tinggi, Pemerintahan Prabowo Sebut Bakal Kerja Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya merasa senang dengan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dirinya dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
“Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” ujar Yusuf Permana dalam keterangannya, pada Rabu (29/1).
Yusuf menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
“Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Dalam 100 hari pertama, Prabowo disebut telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi.
Selain itu, pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.
Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto merasa senang dengan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya.
- Sri Mulyani Keluarkan Surat Perintah Penghematan Anggaran Negara, Ini Daftarnya
- Makan Bergizi Gratis Gagasan Prabowo Dipuji Ekonom Dunia
- Memperingati Imlek, Eddy Bicara Kemampuan Prabowo Meredam Gerakan Identitas
- Anwar Ibrahim Tertawa Saat Prabowo Berseloroh Meminta Mobil F1
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Penjelasan Sri Mulyani soal Kementerian Wajib Lakukan Penghematan