Survei LPI: Kaum Muda Papua Menyukai Budi Gunawan karena Menggagas PYCH

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) memotret adanya ketersukaan kelompok milenial Papua terhadap Kepala BIN Budi Gunawan.

Survei itu terlihat dari pandangan (penilaian) generasi milenial Papua yang mengapresiasi kinerja Budi Gunawan yang turut terlibat dalam merintis dan mengembangkan Papua Youth Creative Hub (PYCH), rumah kreasi pengembangan potensi dan inovasi kaum muda di Bumi Cendrawasih.

“Dari indikator kepuasan masyarakat, mayoritas responden mengapresiasi kinerja Prof. Budi Gunawan dalam membangun dan mengembangkan Papua Youth Creative Hub atau PYCH. Responden yang menilai bangga atau mengapresiasi sebesar 42,34 persen, sedangkan responden yang menilai sangat bangga, sebesar 29,19 persen. Jadi, total kaum muda milenial Papua yang bangga dengan Prof. Budi Gunawan berada di angka 71 persen lebih,” ujar Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens saat merilis Survei Nasional dan Diskusi Publik bertajuk ‘Pandangan Milenial Papua terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi’, di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (14/4).

Dari survei tersebut, kata Boni, sebanyak 71,41 persen kaum milenial mengetahui jika Budi Gunawan berkontribusi dalam pembangunan PYCH dan 28,59 persen yang tidak mengetahui.

Dari yang mengetahui tersebut, sebanyak 71,53 persen generasi milenial yang mengapresiasi kinerja eks Wakapolri itu dalam pembangunan PYCH.

“Dalam pandangan generasi milenial Papua, rekam jejak Prof. Budi Gunawan selama ini memang telah memberikan atensi besar terhadap pengembangan dan potensi sumber daya manusia, terkhusus terhadap kaum muda. Sebagian responden juga berharap agar institusi telik sandi juga dapat turut serta memberikan asistensi lebih lanjut terhadap masa depan kaum muda di Papua,” tambah Boni.

Boni mengatakan indikator kepuasan masyarakat merupakan salah satu dari empat penilaian yang digunakan LPI untuk merumuskan keragaman pandangan kaum milenial Papua. Tiga indikator lainnya adalah kesesuaian, efektivitas pemanfaatan, dan kontribusi pada perekonomian.

Selain BIN, institusi yang dinilai adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.