Survei LPI: Mayoritas Publik Tak Yakin KPK Dijadikan Instrumen Politik di Pemilu 2024

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan alat atau instrumen politik kelompok tertentu di Pemilu 2024.

Mayoritas publik percaya KPK akan bekerja sesuai ketentuan berlaku termasuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 bersih.

“Mayoritas responden, sebesar 62,75 persen menilai tidak yakin bahwa KPK dapat dijadikan instrumen politik tertentu dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2024,” ujar Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam rilis hasil survei bertajuk 'Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih' di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Selain itu, kata Ali, dari hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 15,25 persen responden yang belum yakin KPK akan dijadikan alat politik, lalu 8,15 persen responden cukup yakin KPK dijadikan alat politik, sebanyak 12,35 persen responden sangat yakin KPK dijadikan alat politik dan sisanya tidak menjawab.

“Jadi, KPK perlu bekerja secara optimal lagi agar bisa meyakinkan 12,35 responden yang menilai KPK bisa saja menjadi instrumen politik kekuasaan dengan misi politik tertentu. KPK tinggal fokus saja pada kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegas Ali.

Apalagi, kata Ali, mayoritas responden pesimis bahwa pelaksanaan pemilu 2024 dapat bersih dari praktik korupsi. Sebanyak 95,50 persen responden tidak yakin bahwa hal itu bisa terwujud.

Mayoritas dari mereka melihat bahwa praktik korupsi telah menjadi budaya politik yang kerap terjadi dalam perhelatan pemilu.

“Sebagian kelas menengah intelektual menilai, budaya korupsi itu muncul oleh sebab biaya demokrasi elektoral yang tinggi. Situasi itu diperburuk oleh mata rantai kemiskinan dan kesadaran elite maupun (persepsi) publik yang bagi sebagian responden relatif masih minim," ungkap Ali.