Survei LSI: Masyarakat Anggap Kampanye Negatif Penting

jpnn.com - JAKARTA - Hasil riset Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyatakan kampanye negatif jelang pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 yang semakin masif dinilai penting untuk mengetahui track record kandidat calon legislatif (Caleg) yang akan mereka pilih.
Dari hasil survei yang dipaparkan tim riset LSI, mayoritas responden (85,3%) yakin kampanye negatif di Pileg 2014 lebih sering dan keras dibanding pemilu 2009. Sebanyak 6,5 % menyatakan intensitas kampanye negatif sama saja antara pemilu 2009 dengan pemilu 2014.
Adji Alfaraby, periset LSI, mengatakan kampanye negatif berisikan pesan-pesan negatif terhadap lawan yang didasari fakta yang jujur dan relevan. Biasanya kampanye negatif terkait dengan kamampuan dan ketidakmampuan, pengalaman dan kurang pengalaman, masalah pribadi kandidat hingga skandal masa lalu.
"Kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam (black campaign), yang sumbernya tidak bisa dipertanggung jawabkan," kata Adjie di kantor LSI, Jakarta Timur, Rabu (2/4).
Nah, hasil survei menunjukkan 64,2% publik menyatakan kampanye negatif penting bagi mereka sebagai pembelajaran politik untuk mengetahui kekurangan dari kandidat caleg maupun partai politik (parpol). Sedangkan 20,5% publik menyatakan tidak setuju atau tidak penting kampanye negatif. 12,5% menyatakan sikap netral.
"Jadi publik sangat setuju sisi negatif kandidat disampaikan. Kampanye negatif diperlukan agar pemilih tahu siapa kandidat yang akan mereka pilih. Tidak sisi positif saja yang ditonjolkan," kata Adjie.
Survei ini dilakukan pengumpulan data selama 22-26 Maret 2014. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, 1.200 responden di 33 provinsi, dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin eror 2,9 persen. (Fat/jpnn)
JAKARTA - Hasil riset Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyatakan kampanye negatif jelang pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 yang semakin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tim Legal PT Wilmar Group Tersangka Suap Hakim Rp 60 Miliar
- Silakan Sebutan Tunjangan Profesi Guru Diganti, tetapi Jangan Dihapus
- Daerah Ini Termasuk Tercepat Pengangkatan PPPK 2024 & CPNS
- 5 Berita Terpopuler: ASN & Honorer Mendukung Tata Kelola Guru Diambil Pusat, Ketum PGRI Memohon kepada Mendikdasmen
- Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah Ini
- Eks Karyawan BRI Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana KUR di Jembrana