Survei LSI: Pemerintahan Jokowi Punya Modal Besar Atasi Intoleransi

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil jajak pendapat bertitel Modal dan Tantangan Kebebasan Sipil, Intoleransi dan Demokrasi di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua. Hasil survei itu menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.

"Ada modal yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan pemerintahan Jokowi periode kedua di tengah tantangan tersebut," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya di Jakarta, Minggu (3/11).

Djayadi menjelaskan, survei LSI pada September 2019 menunjukkan secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Merujuk survei itu, secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik.

“Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," papar Djayadi.

Dia menjelaskan, survei itu menggambarkan responden dari kalangan muslim yang intoleran terhadap non-muslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan.

Sementara soal adanya kegiatan acara keagamaan non-muslim di sekitar umat Islam, hasilnya lebih baik. Kalangan muslim yang keberatan hanya 36,4 persen, sedangkan yang merasa tidak keberatan 54 persen.

Di sisi lain mayoritas muslim merasa keberatan jika non-muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden dan presiden. Djayadi menuturkan, sikap intoleran kalangan muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas.

Menurutnya, ada 37,2 persen responden dari kalangan muslim yang setuju umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan mayoritas umat Islam. Namun, hanya 14,8 persen yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut.