Survei: Masyarakat Ingin Pembatasan Usia Capres
jpnn.com - JAKARTA - Wacana pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden ternyata masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Setidaknya, dari hasil survei terbaru Founding Fathers House (FFH) menunjukkan 90 persen dari 1090 responden berkeinginan kuat agar pemimpin Indonesia di masa yang akan datang berasal dari kalangan muda.
"Hanya 16,2 persen menganggap tidak perlu adanya batasan usia capres dan cawapres," ucap peneliti senior FFH, Dian Permata dalam jumpa pers, di Kantor FFH, Jalan Prapanca Raya, Cipete, Jakarta Selatan, (5/1).
Survei ini dilakukan pada 27 November hingga 29 Desember 2014 silam di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,97 persen.
Usia 60 tahun, dengan prosentase 28,1 persen adalah yang paling banyak dipilih oleh responden sebagai batas maksimal ideal bagi calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan usia 40 tahun dianggap bagian terbesar responden sebagai batas minimal ideal.
Selain itu, hasil survei juga menunjukan bahwa 90 persen responden menginginkan adanya syarat minimal pendidikan. Kemudian, 66,9 persen responden menganggap pendidikan strata satu (S1) sebagai batas minimal yang paling ideal.
"SMA sebanyak 15 persen. S2 sebanyak 5 persen. S3 sebanyak 2,5 persen. 10,6 persen tidak tahu," ucapnya.
Dian mengungkapkan, sejak tahun 2004 hampir semua peserta pemilu presiden berusia di atas 55 tahun. Joko Widodo yang ketika Pemilu Presiden 2014 lalu baru berusia 53 tahun merupakan satu-satunya yang di bawah 55 tahun. (dil/jpnn)
JAKARTA - Wacana pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden ternyata masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Setidaknya, dari hasil
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan
- Hakim Sebut Tuntutan ke Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejagung Merespons Begini
- Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat