Survei Membuktikan Radikalisme Mewabah ke PNS

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid menilai ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata. Menurut dia, salah satu cara mencegah adalah dengan mendukung Perppu Ormas.

Pria yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar itu menilai negara sudah diambang bahaya, karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.

"Dengan ancaman radikalisme yang sudah mewabah ke kalangan PNS, profesional dan BUMN, maka Perppu Ormas sudah selayaknya didukung dan diikuti dengan penguatan Islam moderat ke kalangan tersebut," kata Nusron, Senin (23/10).

Pernyataan Nusron ini menanggapi hasil survei Alvara Research Centre yang menunjukkan radikalisme telah masuk ke kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

“PNS saja sudah banyak yang terinfiltrasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada sabotase," ujar Nusron.

Menurut dia Nusron, solusi untuk membentengi itu memang menerima Perppu No 2/2017 untuk segera diterapkan. "Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dulu,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, PNS dan pegawai BUMN itu aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik. Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.

“Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam,” tegasnya.