Survei Opini Publik tentang Kinerja Menteri, Prof. Hamdi Muluk: Kita Perlu Berhati-hati
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof. Hamdi Muluk menilai survei opini publik tentang kinerja menteri bisa menyesatkan.
Di mana survei opini publik biasanya menanyakan kepada masyarakat luas yang sampelnya ditarik secara random, ditanya tentang kepuasan responden terhadap kementerian tertentu dan nama menterinya.
Hal ini dia sampaikan menanggapi bermunculnya hasil survei mengenai kinerja menteri.
"Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik. Ini ada problem kalau di pemberitaan disimpulkan bahwa menteri ini mempunyai kinerja bagus," ujarnya.
Menurut Hamdi, jika ada kepuasan dari sejumlah responden yang ditarik secara random dari populasi umum, bukan berarti secara obyektif bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerjanya paling bagus.
"Kita harus pisahkan ini. Kalau misalnya dalam pemberitaan ada framing bahwa kementerian ini kinerjanya paling bagus, itu kesimpulan yang bisa menyesatkan," tegasnya.
"Kita menghargai jika ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, secara subyektif dia merasa puas. Orang-orang banyak merasa puas atau dimata dia bagus, padahal responden itu tidak punya pengetahuan yang memadai untuk menilai kinerja, tapi ditanyakan," imbuhnya.
Kondisi tersebut menurut Hamdi membuat bias popularitasnya akan sangat kuat.
Kita harus pisahkan ini. Kalau misalnya dalam pemberitaan ada framing bahwa kementerian ini kinerjanya paling bagus, itu kesimpulan yang bisa menyesatkan.
- Erick Thohir Masuk Daftar Menteri Terbaik Menurut Survei LPI
- KPK Sebut Mayoritas Menteri, Wamen, dan Kepala Lembaga Belum Lapor LHKPN
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT kepada Eks Menteri & Petinggi Negara
- Prabowo Larang Menteri Sampaikan Hal Rawan Lewat Telepon, Ini Sebabnya