Survei: PDIP Berpeluang Kalahkan Golkar Berkat Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Political Communication Institue (Polcomm) mengumumkan hasil survei terkait eletabilitas partai di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Direktur Riset Polcomm, Heri Budianto, mengatakan dari survei yang mereka lakukan, sebagian besar responden memilih PDIP sebagai parpol pilihan dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April nanti.
"Responden yang memilih PDIP 23,1 persen, lalu partai Goklar 17,3 persen. Di bawahnya Gerindra 7,7 persen, Demokrat 5,1 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebesar 23,3 persen," kata Heri.
Dikatakan, tingginya tingkat ketepilihan PDIP dinilai responden karena partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu telah mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
"Responden juga menilai PDIP konsisten sebagai oposisi dan solid, membela kepentingan wong cilik serta partai nasionalis yang memiliki ideologis Bung Karno," jelas Heri.
Sedangkan Golkar dipilih karena memiliki kemampuan dalam mengelola partai, berpengalaman dalam politik dan pemerintahan, paling dewasa sebagai parpol dan mempu membangkitkan tema kampanye yakni kepemimpinan dan kesejahteraan di era Presiden Soeharto.
"Partai Gerindra menempati urutan ketiga dengan alasan responden manruh harapan baru pada Prabowo karena dinilai memiliki ketegasan dan kewibawaan," paparnya.
Nah, untuk Partai Demokrat, menurut Heri, dipilih responden karena yakin partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan melanjutkan program-program era Presiden SBY," tandasnya.
JAKARTA - Political Communication Institue (Polcomm) mengumumkan hasil survei terkait eletabilitas partai di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?