Survei Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan UIN Jakarta: RK-Suswono Menang 1 Putaran

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan (PKHP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, merilis hasil survei terbaru terkait Pilkada DKI Jakarta.
Acara itu dilaksanakan di Wisma Syahidda Inn, UIN Jakarta, Selasa (19/11).
Survei dilakukan pada periode 4-10 November dengan melibatkan 1.200 responden.
Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul dengan 53 persen, Pramono Anung-Rano Karno 36 persen, dan Dharma Pangrekun-Kun Wardana 5 persen.
Direktur Eksekutif PKHP UIN Jakarta, Rizki Bahtiar Rifaldi mengatakan hasil survei menunjukkan dominasi elektabilitas yang signifikan dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono, dengan 53 persen dukungan.
"Angka ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat, mendapatkan kepercayaan besar dari pemilih DKI Jakarta, terutama berkat citranya sebagai pemimpin yang inovatif dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pemerintahan," kata Rizki dalam keterangan yang diterima JPNN.com.
Sementara itu, dia menjelaskan meski pasangan Pramono Anung-Rano posisi kedua, hasil ini menunjukkan bahwa pasangan ini memiliki basis dukungan yang cukup solid, terutama di kalangan pemilih yang mengutamakan pengalaman pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Adapun pasangan Dharma Pangrekun-Kun Wardana, meskipun baru mendapatkan 5 persen dukungan, tetap menjadi bagian dari dinamika kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024," jelas Rizki.
Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan (PKHP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta merilis hasil survei terbaru terkait Pilkada DKI Jakarta
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara