Survei SMRC: Rakyat Makin Takut Bicara Politik
jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru SMRC menunjukkan belakangan ini makin banyak masyarakat yang takut berbicara terbuka soal politik. Temuan survei bertajuk “Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca-Kerusuhan 21-22 Mei” tersebut menandakan adanya penurunan kualitas demokrasi.
Dalam survei tersebut, ada sekitar 43 persen responden Indonesia menyatakan takut berbicara politik pascakerusuhan 21-22 Mei 2019. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan periode awal Joko Widodo (Jokowi) memimpin pada 2014 lalu yang hanya sebesar 17 persen.
“Saat ini ada peningkatan, itu menyebabkan publik takut untuk berbicara politik,” kata Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas, di kantornya, Menteng, Jakarta, Minggu (16/6).
BACA JUGA: Survei Poltracking Indonesia Dinilai Akurat Prediksi Pemilu 2019
Tren tersebut juga lebih jauh meningkat daripada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu. Abbas mengatakan, pada era SBY hanya sebesar 16 persen masyarakat yang takut berbicara politik.
“Ini perlu kita catat bahwa saat ini ada tren kenaikan perasaan takut di masyarakat untuk berbicara politik. Ada penurunan kualitas,” katanya.
Kendati demikian, Ia mengatakan saat ini ada pula masyarakat Indonesia yang masih mau berbicara politik. Dalam temuannya, sebesar 35 persen masyarakat Indonesia masih sering bicara politik.
Sedangkan, yang mengaku jarang bicara politik sebesar 25 persen, tidak pernah bicara politik sebesar 26 persen, selalu bicara politik 8 persen, dan tidak menjawab 7 persen.
Survei terbaru SMRC menunjukkan belakangan ini makin banyak masyarakat yang takut berbicara terbuka soal politik
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Demokrasi Digital Tunjuk Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira Jadi Advisor
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan
- Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK
- LSI Denny JA Beberkan Angka Golput Meningkat di Pilkada 2024
- PDIP Akan Terus Persoalkan Upaya Pembunuhan Demokrasi