Survei Terbaru: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Tempel Prabowo-Gibran, AMIN Paling Bawah
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil jajak pendapat terbaru mereka dengan tajuk 'Peta elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa'.
Dari hasil survei ASI, elektabilitas calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus menempel elektabilitas paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 30,7 persen, Prabowo-Gibran sebanyak 34,2 persen.
Sementara di posisi paling bawah ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan suara dukungan sebesar 26,3 persen.
"Terkait elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres 2024, berikut ini urutannya: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (34,2 persen), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (30,7 persen). Yang tidak tahu/tidak jawab 8,7 persen," kata Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an dalam keterangan persnya, Senin (11/12).
Menurut Ali, terkait faktor yang paling berpengaruh dalam memilih presiden yaitu program kerja 30,7 persen, disusul kemudian berkarakter jujur dan dapat dipercaya sebanyak 19,5 persen.
Kemudian berpengalaman di pemerintahan sebanyak 10,6 persen, cerdas sebanyak 8,0 persen, dan peduli dengan rakyat 7,9 persen.
Wilayah survei ini adalah Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, JawaTengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) dengan populasi penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Hasil survei terbaru dari ASI, elektabilitas Prabowo-Gibran berada paling atas disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin.
- PP Hima Persis Dukung Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 Perihal Solusi untuk Kemerdekaan Palestina
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Yayasan GSN Salurkan Pupuk Gratis dan Sprayer ke Petani di Magelang
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo