Survei Utting Research & Potensi Kejutan di Pilpres 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengakui bahwa ada survei pesanan. Ada pihak yang memesan survei dan menginginkan hasilnya sesuai dengan kemauan pemesannya.

Kritik Muhaimin ini ditujukan kepada penyurvei lokal.

Di Indonesia, survei tentang capres tidak pernah diadakan selama periode pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Lembaga survei untuk menghimpun jajak pendapat terkait politik lazimnya lahir di negara demokratis dan rakyat memiliki kebebasan sipil dan politik yang substansial.

Inilah yang menjadi alasan mengapa jajak pendapat tidak pernah diadakan di era sebelum reformasi.

Indonesianis di Australian National University (ANU) Marcus Mietzner yang menulis artikel jurnal 'Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?' mengatakan bahwa jajak pendapat di dalam pemerintahan otoriter dianggap mencerminkan atau bahkan dapat memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

Di negara-negara otoriter atau pseudo-demokratis, penerbitan hasil-hasil jajak pendapat kerap dicekal atau dihambat.

Alasan lainnya ialah survei tentang capres membutuhkan metodologi yang dirancang secara saksama, peneliti yang berpengalaman, dan responden dalam jumlah besar.

Di Indonesia, survei tentang capres membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, wajar bila survei itu belum dilakukan pada masa-masa pra reformasi.