Surveyor Indonesia Bertekad Membuat UMKM Naik Kelas Lewat Sertifikat TKDN
jpnn.com, JAKARTA - Kerja sama PT Surveyor Indonesia (PTSI) dan Kementerian Perindustrian, fokus dalam mendorong produk dalam negeri bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan meminimalisir impor.
Apalagi didukung kekayaan alam Indonesia yang melimpah untuk menjadi bahan baku yang bisa meningkatkan komposisi TKDN.
“Memang ada beberapa hal tentang produk dalam negeri yang harus menjadi fokus perhatian yaitu masalah harga, isu masalah kualitas, pasokan dan kenyamanan,” ujar Kepala Pusat P3DN Nila Kumalasari saat menjadi narasumber dalam Talk Series Surveyor Indonesia, Senin, (23/11).
Sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTSI Rosmanidar Zulkifli, mengatakan Surveyor Indonesia bertekad untuk membuat pengusaha UMKM di Indonesia naik kelas melalui sertifikat TKDN.
“Jika kita ingin naik kelas, kita harus melihat Indonesia lebih dari ini. Untuk tumbuh, kita harus melihat dari kalkulasi TKDN dengan persentase 70% manufaktur dan 30% pengembangan," kata Direktur PT Acer Indonesia Parman Iskak.
Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk Timothy Siddik menuturkan kita perlu lebih dari ini, yaitu menjadikan merek yang sudah terverifikasi TKDN menjadi prioritas yang dipilih pemerintah.
Menurut Timothy, Indonesia perlu sebuah merek produk yang identik dengan negara.
“Banyak merek di dunia yang kalau kita sebut kita selalu hubungkan dengan nama sebuah negara. Negara kita perlu itu. Merek yang dijadikan prioritas dan berdampingan dengan nama negara merupakan suatu kebanggan dan membuat nilai lebih pada produk yang bersertifikasi TKDN,” jelas Timothy.
Surveyor Indonesia bertekad untuk membuat pengusaha UMKM di Indonesia naik kelas melalui sertifikat TKDN.
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Layanan CRM OCA Bantu UMKM Lebih Dekat dengan Pelanggan
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku