Surya Paloh Minta Golkar Usung Kader jadi Capres

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh meminta Golkar pada pemilihan presiden 2009 nanti mengusung kader sendiri sebagai calon presiden/wakil presiden. Namun demikian, permintaan Surya Paloh itu disertai catatan yakni Golkar harus meraih lebih dari 25 % suara pada Pemilu legislatif.   "Jika pada Pemilu 2009 yang akan datang Golkar meraih lebih meraih lebih 25 persen, Dewan Penasihat meminta agar DPP Partai Golkar mencalonkan Presiden dan wakil presidennya dari kalangan Golkar sendiri," ujar Surya Paloh saat menyampaikan sambutan pada Rapimnas IV Golkar di Balai Sidang Jakarta, Sabtu (18/10).   Bos Media Grup itu menambahkan, Dewan Penasihat akan mendukung target Golkar meraih 30% suara pada Pemilu legislatif. Selain itu, katanya, target Golkar pada Pemilu 2009 adalah menjadi fraksi terbesar di DPR RI.   Dalam sambutannya, Surya juga mengkritik Golkar yang menjadi Fraksi terbesar di DPR. Menurutnya, Golkar harus menyadari bahwa di waktu-waktu lalu Golkar sebagai fraksi terbesar telah melakukan kesalahan politik dengan melahirkan UU Pemilu yang tidak efektif mengurangi jumlah Partai.   "Strategi pengurangan jumlah partai peserta Pemilu yang sudah dirintis dalam kurun 1999-2004 mentah lagi. Saat ini dengan penambahan jumlah peserta pemilu, kehidupan politik di tanah air menjadi tidak efisien. Juga dalam penyusunan RUU Pemilu yang tidak mendasarkan pada perolehan suara terbanyak," ulasnya.   Namun demikian Surya juga mengatakan, Dewan Penasihat mendukung kebijakan Golkar yang menetapkan calon terpilih dalam Pemilu legislatif adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak. "Dalam rangka itu, agar DPP Partai Golkar segera memprakarsai perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu," cetusnya.   Pada bagian lain pidatonya, Surya menyebutkan bahwa Golkar ingin tampil sebagai kekuatan politik yang bersih dan benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara.   "Dewan Penasihat meminta jajaran partai berlambang pohon beringin itu untuk bersungguh-sungguh dalam menghadapi Pemilu legislatif 2009, sekaligus sebagai momentum untuk menyusun lembaga-lembaga negara," ucapnya.   "Anggota legislatif yang menyalahgunakan kewenangannya harus diganti. Dewan Penasihat mendukung upaya DPP untuk melakukan pencoretan terhadap caleg-caleg yang melakukan penyimpangan," tandasnya.(ara/JPNN)