Surya Paloh Nilai Usulan Hak Angket Sudah Jauh dari Harapan Bersama

“Concern NasDem itu kepentingan nasional, berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi, kami serahkan kepada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu NasDem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek itu berjalan. Bagaimana sikap NasDem? Kami akan evaluasi," kata Surya Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower bulan lalu (21/3).

Dalam jumpa pers yang sama, Surya menyebut posisi NasDem di DPR saat ini bukan partai yang menduduki kursi mayoritas atau partai dengan suara terbanyak.

"Jadi, partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu pada Pemilu 2024, bolehlah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan kursi paling banyak," ucapnya.

Terkait hasil Pilpres 2024, KPU RI menyatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Keputusan itu kemudian digugat oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK dalam sidang permohonan PHPU Pilpres 2024 menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03.

"Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi: menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin.

Mahkamah Konstitusi  dalam kesimpulannya menyatakan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum. (Antara/jpnn)